Deskripsi singkat: Sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan adanya teror susulan, pemerintah Sri Lanka memulangkan 200 ulama asing.

Sri Lanka Pulangkan 200 Orang Ulama Asing Pasca Aksi Teror

Pemerintah Sri Lanka diberitakan memulangkan sebanyak 200 orang ulama asing dari negara tersebut. Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi usai serangan terror bom tanggal 21 April 2019 lalu yang mengakibatkan 253 nyawa melayang.

Pulangkan 200 Ulama Asing Usai Teror Bom

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, Senin (6/5), menurut Vajira Abeywardena, Menteri Dalam Negeri, sekarang ini Sri Lanka sudah memulangkan 600 orang warga asing, di dalamnya terdapat ulama juga. Menurutnya lagi, ratusan ulama itu sebetulnya masuk secara legal. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka ketahuan melewati izin tinggal dan visanya sudah kadaluarsa juga.

Lantas mereka didenda kemudian dipulangkan ke negara masing-masing. “Dengan pertimbangan situasi Sri Lanka saat ini, kami juga mengevaluasi system visa dan juga memutuskan memperketat pemberian visa untuk ustaz atau pun ulama. Ada sekitar 200 orang yang kami pulangkan,”ungkan Abeywardena.

Sayangnya ia tak merinci secara detail kewarganegaraan ulama-ulama asing yang dipulangkan oleh togel sydney Sri Lanka. Menurut mereka, kebanyakan ulama itu berasal dari Bangladesh, Pakistan, Maladewa dan India.

“Ada beberapa Lembaga keagamaan yang mendatangkan ulama-ulama asing. Kami tak punya masalah dengan mereka, namun belakangan kami mulai harus memberikan perhatian lebih untuk hal ini (mereka),” imbuhnya lagi.

Aparat keamanan Sri Lanka sampai dengan saat ini terus waspada pada ancaman terror susulan setelah adanya serangkaian terror bom tanggal 21 April 2019 lalu, pada hari Paskah, yang melukai paling tidak 500 orang. Maithripala, Presiden Sri Lanka, memberlakukan larangan pemakaian cadar untuk para Muslimah dan juga segala bentuk pakaian yang lainnya yang menutupi wajah mereka. Larangan tersebut mulai diberlakukan tanggal 28 April 2019 lalu. Hal tersebut adalah dampak dari aksi terror yang itu juga.

Apparat juga masih terus memburu paling tidak 140 orang yang diduga kuat terlibat jaringan teroris di negara itu. Pemerintah Sri Lanka telah menyatakan ada beberapa kelompok agama yang mencurigakan.

Misalnya saja Jemaah Tauhid Nasional (NTJ) dan juga Jemaah Agama Ibrahim (JMI). Kedua kelompok itu telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Pemimpinnya yaitu Zahra Hashim, diduga menjadi otak dari serangan terror yang mana ikut tewas dalam serangan yang dilakukannya di Hotel Shangri-La.

Sampai dengan sekarang ini pemerintah Sri Lanka masih mengerahkan aparat keamanannya untuk menjaga rumah ibadah di seluruh negeri. Mereka juga membatalkan rencana mulai kembali kegiatan belajar belajar di semua sekolah minggu ini. Pemberlakuan jam malam juga diperpanjang.

Masa Penutupan Gereja diperpanjang Guna Waspadai Teror

Tidak hanya memberlakukan jam malam dan membatalkan rencana belajar mengajar, pemerintah Sri Lanka juga memperpanjang masa penutupan gereja.

Keuskupan Sri Lanka sudah memutuskan bagwa mereka tetap tak menyelenggarakan kegiatan ibadah di gereja, 2 minggu pasca serangan terror bom tanggal 21 April 2019 lalu juga. Penyebabnya adalah pemerintah telah memperingatkan adanya potensi ancaman serangan susulan yang tengah direncanakan oleh sekelompok teroris.

Dikutip dari CNN Indonesia, pada hari Kamis (2/5) lalu, keputusan tersebut disampaikan jubir keuskupan Colombo, Pastor Edmund Tillakaratne. Menurut dirinya, Kardinal Malcolm Ranjith memutuskan untuk meniadakan ibadah Minggu dikarenakan imbauan dari pemerintah. Ranjith pun mengkritik aparat Sri Lanka karena mereka gagal mencegah serangan terror yang saat itu menewaskan 253 orang.

Aparat keamanan Sri Lanka sampai dengan saat ini terus waspada pada ancaman terror susulan dengan terus melakukan beberapa pengamanan khusus.

Read More

Seperti pemberitaan di akhir tahun 2017 dimana Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan setidaknya $ 100 miliar (£ 76 miliar) telah disalahgunakan melalui korupsi sistemik dan penggelapan selama beberapa dekade terakhir.Beberapa kaum elit Arab juga dipenjarakan termasuk dari keluarga kerajaan walaupun mereka dipenjara di dalam sebuah hotel bintang 5.Kini, beberapa kaum elit telah resmi dibebaskan usai membayar ganti rugi sejumlah yang telah ditentukan.

Pusaran Korupsi Kaum Elit Arab

Sheikh Saud al-Mojeb mengatakan, 208 orang dan diinterogasi dan 201 diantaranya ditahan sebagai bagian dari tindakan anti-korupsi yang dimulai pada akhir tahun 2017 (November). Dia tidak menyebutkan nama mereka, tapi mereka yang ditahan termasuk juga para pangeran senior, menteri dan pengusaha yang berpengaruh. “Bukti untuk melakukan kesalahan ini sangat kuat,” kata Sheikh Mojeb.

Dia juga menekankan bahwa aktivitas komersial di kerajaan tersebut tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh aksi penangkapan mereka yang terlibat korupsi tersebut, dan bahwa hanya rekening bank pribadi yang dibekukan. Sheikh Saud al-Mojeb mengatakan penyelidikan oleh komite anti-korupsi tertinggi yang baru dibentuk, yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang berusia 32 tahun, “berjalan sangat cepat”.

Dia mengumumkan bahwa 208 orang telah dipanggil untuk diinterogasi dan ketujuh diantaranya telah dibebaskan tanpa tuduhan.”Potensi skala praktik korupsi yang telah ditemukan sangat besar,” kata jaksa agung.”Berdasarkan penyelidikan kami selama tiga tahun terakhir, kami memperkirakan bahwa setidaknya $ 100 miliar telah disalahgunakan melalui korupsi Domino Qiu Qiu dan penggelapan sistematis selama beberapa dekade.”

Dibebaskan Setelah Bayar Ganti Rugi

Nah, bulan akhir Januari 2018 ini, beberapa orang Arab Saudi yang paling berkuasa, yang ditahan pada November lalu tindakan pembersihan anti-korupsi, telah dibebaskan. Di antara yang dibebaskan adalah Pangeran Miteb bin Abdullah, yang dibebaskan pada akhir November dengan membayar lebih dari $ 1 miliar (£ 750 juta); Waleed al-Ibrahim, kepala jaringan televisi MBC; dan Khalid al-Tuwaijiri, mantan kepala istana kerajaan.Mereka telah membayar penyelesaian keuangan yang sangat besar, meski jumlahnya belum dipublikasikan.

Lebih dari 200 pangeran, politisi, dan pengusaha kaya ditahan di dalam hotel Ritz Carlton di Riyadh. Hotel bintang 5 tersebut baru akan dibuka kembali pada tanggal 14 Februari 2018. Bisa dipastikan jika penyewaan hotel tersebut selama beberapa bulan, menghabiskan dana yang tidak sedikit. Tapi, ini dilakukan demi menjaga kaum elit yang terlibat pusaran korupsi sistematis tersebut.

Sebuah laporan media juga menunjukkan bahwa kesepakatan al-Ibrahim mungkin karena termasuk bagian pengendali di MBC – perusahaan media terbesar di Timur Tengah. Bukan tidak mungkin jika kesepakatan tersebut ada kaitannya dengan spekulasi bahwa upaya anti-korupsi yang dilakukan oleh Pangeran Mohammed bin Salman untuk menyingkirkan lawan-lawannya dan mengkonsolidasikan kekuasaannya.

Penahanan mahal dicirikan oleh negara Arab Saudi sebagai upaya untuk mengembalikan ratusan miliar dolar yang telah dikorupsi.Dan masih banyak lagi yang ditahan di Ritz Carlton, sampai hotel tersebut dibuka kembali pada Hari Valentine pada pertengahan Februari 2018.Mereka yang tidak mencapai kesepakatan pembayaran ganti rugi sebelumnya diharapkan dikirim ke penjara untuk menunggu persidangan.

Sementara itu, salah satu tahanan dengan profil tertinggi, Pangeran Alwaleed bin Talal, mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Sabtu bahwa dia memperkirakan akan dibebaskan dari kesalahan dan “dibebaskan dari tahanan dalam beberapa hari (ke depan)”. Miliarder tersebut – yang merupakan salah satu bangsawan terkaya di negara ini – mengatakan bahwa dia memperkirakan untuk tetap memegang kendali penuh atas perusahaan investasinya.

Read More